Rendahnya produktivitas pertanian Indonesia menjadi perhatian serius Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Selain hasil panen yang kurang maksimal, peran tengkuklak dalam rantai pasok juga menjadi faktor penghambat utama.
Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kemenko Pangan, Bara Krishna Hasibuan, menjelaskan bahwa sebelum adanya intervensi, produktivitas pertanian Indonesia memang cukup rendah. Lebih jauh, masalah rantai pasok juga turut memperburuk situasi.
Tengkulak: Penghambat Produktivitas Pertanian
Bara Krishna Hasibuan mengungkapkan bahwa keterlibatan tengkulak menjadi salah satu masalah krusial. Mereka seringkali memanipulasi harga, baik menaikkan maupun menurunkan harga secara tidak wajar.
Hal ini berdampak negatif bagi petani karena pendapatan mereka menjadi tidak stabil. Ketidakpastian harga membuat perencanaan usaha tani menjadi sulit.
Penyederhanaan Rantai Pasok Pupuk Bersubsidi
Kemenko Pangan telah berupaya menyederhanakan rantai pasok untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu fokus utamanya adalah pemangkasan distribusi pupuk bersubsidi.
Sebelumnya, proses persetujuan distribusi pupuk bersubsidi memerlukan persetujuan dari 140 institusi. Proses ini kini telah disederhanakan melalui Instruksi Presiden.
PT Pupuk Indonesia (Persero) kini diberi otoritas untuk mendistribusikan pupuk subsidi langsung ke petani di desa-desa. Proses yang sebelumnya rumit dan berbelit kini menjadi lebih efisien.
Peran DPR RI dalam Pengawasan Distribusi Pupuk Subsidi
Komisi IV DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi. Langkah ini untuk mengawasi kebijakan pemerintah terkait perbaikan tata kelola pupuk subsidi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyatakan pemerintah telah menyederhanakan distribusi pupuk. Tanggung jawab kini hanya berada di Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia.
Panja akan mengawasi distribusi pupuk dari hulu hingga ke petani. Pengawasan mencakup pengecekan langsung ke pabrik, distributor, kios pengecer, hingga ke petani.
Panggah berharap tidak ada lagi masalah seperti pupuk langka atau prosedur yang menyulitkan petani. Sistem yang lebih sederhana diharapkan memastikan pupuk subsidi tepat waktu, jumlah, dan harga.
Kini, petani cukup menggunakan KTP untuk mendapatkan pupuk subsidi. Perubahan ini diharapkan meringankan beban petani dan meningkatkan efisiensi.
Fokus Pengawasan Tak Hanya di Pabrik
Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi tidak hanya fokus pada pabrik produsen. Pengawasan juga dilakukan di tingkat distributor dan pengecer.
Tujuannya adalah memastikan distribusi pupuk berjalan lancar dan pupuk sampai ke tangan petani sesuai kebutuhan. Hal ini penting untuk mendukung produktivitas pertanian.
Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan masalah pupuk langka dan harga yang tidak wajar dapat diatasi. Targetnya adalah agar subsidi pupuk benar-benar bermanfaat bagi petani.
Upaya pemerintah dan DPR dalam menyederhanakan rantai pasok dan meningkatkan pengawasan distribusi pupuk merupakan langkah positif. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan dan kerjasama semua pihak terkait. Perbaikan sistem distribusi ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia dan kesejahteraan para petani.
