Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah berupaya keras mengatasi permasalahan kemacetan yang kronis. Langkah terbaru yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, adalah rencana menaikkan tarif parkir kendaraan pribadi. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong warga beralih ke transportasi umum.
Pengamat transportasi, Muhammad Akbar, menjelaskan bahwa kenaikan tarif parkir bukan sekadar upaya menambah pendapatan daerah. Lebih dari itu, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi dominasi kendaraan pribadi di jalan raya.
Kenaikan Tarif Parkir dan Penerapan ERP
Kenaikan tarif parkir menjadi salah satu strategi untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. Dengan tarif parkir yang lebih tinggi, diharapkan masyarakat akan lebih mempertimbangkan penggunaan transportasi umum yang lebih ekonomis.
Gubernur juga kembali mengusulkan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik. Sistem ini, yang sudah direncanakan sejak lebih dari 20 tahun lalu, diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan.
Kendala Implementasi ERP dan Perbandingan dengan Kota Lain
Penerapan ERP di Jakarta menghadapi berbagai kendala. Persoalan regulasi, kesiapan teknis, dan potensi penolakan masyarakat menjadi hambatan utama.
Namun, keberhasilan penerapan ERP di kota-kota besar seperti Singapura, London, dan Stockholm menunjukkan potensi sistem ini dalam mengurangi kemacetan. Singapura, misalnya, meskipun memiliki sistem transportasi umum yang baik, tetap menerapkan ERP untuk mengendalikan volume lalu lintas di jam sibuk. Hasilnya, lalu lintas menjadi lebih terkendali, dan warga lebih mempertimbangkan penggunaan kendaraan pribadi.
Keunggulan ERP Dibanding Sistem Lain
Sistem ganjil genap dan 3-in-1 yang pernah diterapkan di Jakarta terbukti memiliki kelemahan. Sistem 3-in-1 rentan terhadap praktik joki, sementara ganjil genap dapat diakali dengan berbagai cara.
Kedua sistem tersebut dinilai kaku dan tidak fleksibel terhadap situasi darurat. Sistem ini juga tidak adaptif terhadap variasi waktu dan rute perjalanan, serta tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memperbaiki sistem transportasi secara menyeluruh. ERP menawarkan solusi yang lebih adil, transparan, dan efektif dalam jangka panjang.
ERP: Solusi yang Lebih Cerdas untuk Jakarta
ERP menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam manajemen lalu lintas. Tujuan utama pengelolaan transportasi yang baik adalah mendorong warga lebih banyak menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.
Meskipun transportasi umum telah diperbaiki, kenyamanan, fleksibilitas, dan prestise mobil pribadi tetap menjadi daya tarik utama. ERP menjadi penting karena mampu membatasi kendaraan pribadi secara adil dan transparan, sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan transportasi umum. Sistem ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola lalu lintas yang lebih efisien dan tertib di Jakarta.
Kesimpulannya, rencana kenaikan tarif parkir dan penerapan ERP merupakan langkah berani yang perlu didukung. Meskipun menghadapi tantangan, keberhasilan penerapan ERP di kota-kota lain menunjukkan potensi positifnya dalam mengatasi kemacetan dan meningkatkan kualitas sistem transportasi di Jakarta. Dengan perencanaan yang matang dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat, kebijakan ini berpotensi besar untuk menciptakan perubahan yang signifikan bagi masa depan transportasi Ibu Kota.
