Pemerintah Indonesia telah mencabut aturan tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PKS, Nasir Djamil.
Djamil berpendapat bahwa Satgas Saber Pungli tidak efektif dan implementatif. Jumlah penangkapan pungli yang dilakukan juga dinilai kecil dan tidak signifikan.
Dukungan PKS terhadap Pembubaran Satgas Saber Pungli
Nasir Djamil dari PKS menilai Satgas Saber Pungli telah mati suri. Oleh karena itu, pembubarannya dianggap sebagai langkah yang tepat.
Ia juga mempertanyakan kejelasan tugas dan fungsi (tupoksi) Satgas Saber Pungli. Hal ini menjadi salah satu alasan utama dukungannya terhadap pembubaran tersebut.
Menurut Djamil, upaya pencegahan pungli sudah dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah. Salah satunya adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Kemenpan-RB memiliki program yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi bersih dan melayani. Program ini juga bertujuan untuk memberantas korupsi, yang pada akhirnya dapat mencegah pungli.
Efisiensi dan Efektivitas Pemberantasan Pungli
Anggota Komisi III DPR lainnya, Rudianto Lallo, juga mendukung pembubaran Satgas Saber Pungli. Ia menilai keberadaan Satgas tersebut tidak efisien dan efektif.
Rudianto menambahkan bahwa adanya tumpang tindih tugas antara berbagai satgas justru menghambat pemberantasan pungli. Pembubaran satgas dianggap sebagai langkah tepat untuk mengatasi masalah ini.
Ia menyarankan agar pemberantasan pungli dimaksimalkan oleh tiga penegak hukum yang sudah ada. Dengan demikian, pemberantasan pungli diharapkan dapat lebih efektif dan efisien.
Ketiga penegak hukum tersebut memiliki kewenangan yang sama dalam memberantas pungli. Dengan memaksimalkan kinerja mereka, diharapkan dapat menekan angka pungli di Indonesia.
Alternatif Strategi Pencegahan Pungli
Dengan dibubarkannya Satgas Saber Pungli, pemerintah perlu memfokuskan upaya pencegahan pungli pada strategi lain yang lebih efektif. Penguatan internal di lembaga-lembaga pemerintahan menjadi kunci utama.
Pencegahan pungli juga dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Hal ini dapat meminimalisir peluang terjadinya praktik pungli.
Selain itu, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pungli juga penting. Sanksi yang tegas dapat menjadi efek jera bagi para pelaku.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya pungli juga perlu digalakkan. Sosialisasi dan edukasi yang masif dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah praktik pungli.
Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam melaporkan kasus pungli. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memberantas pungli secara efektif.
Pelaporan pungli dapat dilakukan melalui saluran yang resmi dan terpercaya. Dengan demikian, kasus pungli dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
Pemerintah juga dapat melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program-program pemerintahan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Dengan adanya sistem pengawasan yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan praktik pungli dapat ditekan. Indonesia dapat menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Kesimpulannya, pembubaran Satgas Saber Pungli membuka peluang untuk strategi pemberantasan pungli yang lebih terintegrasi dan efektif. Peran aktif masyarakat dan penegak hukum yang profesional menjadi kunci keberhasilannya.
