Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana memungut pajak dari pedagang di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Pajak yang akan dikenakan sebesar 0,5 persen dari total pendapatan penjual, khususnya bagi pelaku usaha dengan omzet tahunan Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar.
Kebijakan ini bertujuan menciptakan keadilan fiskal antara pedagang online dan offline. Rencana ini akan dituangkan dalam peraturan baru yang akan diterbitkan bulan depan. Platform e-commerce akan berperan sebagai pemungut pajak, dengan denda bagi yang melanggar aturan.
Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) mengusulkan penerapan kebijakan ini secara bertahap, mempertimbangkan kesiapan UMKM dan infrastruktur. Mereka menekankan pentingnya sosialisasi yang luas dan komprehensif kepada para pedagang online.
Budi, perwakilan idEA, menyatakan keprihatinan terhadap dampak kebijakan ini terhadap jutaan pedagang UMKM. Asosiasi berharap pertumbuhan UMKM tidak terhambat oleh aturan baru ini, dan meminta dukungan sistem, teknis, serta komunikasi yang memadai untuk para penjual.
Analisis Kebijakan Pajak E-commerce
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kebijakan ini sebagai upaya menciptakan keadilan fiskal. Banyak pelaku usaha konvensional merasa dirugikan karena mereka tunduk pada kewajiban pajak, sementara banyak pedagang online skala kecil belum tercakup.
Ketimpangan ini menciptakan persaingan tidak sehat. Pengenaan pajak dianggap langkah logis untuk menyamakan kedudukan. Namun, Yusuf juga mengkhawatirkan nasib UMKM yang baru merintis usaha di ranah digital.
Penerapan pajak yang kaku tanpa mempertimbangkan skala usaha, bisa menghambat pertumbuhan sektor digital. Kebijakan ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan bagi pemerintah adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang.
Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Kesetaraan antara pelaku usaha konvensional dan digital juga dapat tercipta. Namun, tantangannya adalah pemantauan jutaan transaksi digital, yang memerlukan sistem canggih dan koordinasi yang baik.
Tanpa sosialisasi dan pendekatan inklusif, risiko resistensi dan kegagalan implementasi cukup tinggi. Bagi platform e-commerce, regulasi yang jelas memberi kepastian hukum dan potensi insentif.
Namun, beban operasional, biaya administrasi, dan potensi berkurangnya minat pedagang kecil bisa menjadi kerugian. Terlebih jika dibandingkan dengan platform asing yang mungkin tidak tunduk pada aturan serupa.
Bagi pedagang, terutama yang tertib administrasi, kebijakan ini membuka peluang akses ke fasilitas negara, termasuk pembiayaan dan pelatihan. Namun, kekhawatiran utama adalah penurunan margin keuntungan akibat beban pajak tambahan dan kerumitan administrasi.
Tanpa dukungan edukasi dan sistem perpajakan yang ramah UMKM, banyak pedagang mungkin akan keluar dari platform digital. Dampak bagi pembeli juga beragam. Dalam jangka panjang, mereka bisa mendapat manfaat dari perbaikan layanan publik.
Namun, dalam jangka pendek, kenaikan harga hampir pasti terjadi karena penjual akan mengalihkan beban pajak ke konsumen. Hal ini bisa menurunkan daya beli masyarakat.
Pendapat Pakar Lainnya
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mendukung rencana pemajakan ini sebagai langkah memperluas basis penerimaan negara dan memastikan keadilan fiskal di era digital. Ia menekankan perlunya perlakuan setara antara pelaku usaha konvensional dan digital.
Membiarkan sektor digital tanpa kewajiban fiskal akan memperdalam ketimpangan dan melemahkan disiplin pajak nasional. Pemerintah harus memanfaatkan teknologi digital untuk mengotomatisasi proses pemungutan pajak di tingkat platform.
Dengan menjadikan marketplace sebagai pemungut pajak, kebocoran dapat diminimalisir, beban administratif berkurang, dan akuntabilitas fiskal diperkuat. Edukasi fiskal yang luas dan sistem pelaporan yang mudah juga sangat penting.
Syafruddin berpendapat pajak e-commerce bukan mempersulit usaha kecil, melainkan menciptakan sistem fiskal yang adil, transparan, dan modern. Pajak ini merupakan simbol kesiapan negara dalam menghadapi transformasi ekonomi digital.
Ia menekankan pentingnya transparansi data, integrasi lintas platform, dan edukasi kepada wajib pajak digital. Negara tidak boleh hanya fokus pada penambahan penerimaan, tetapi juga memperkuat ekosistem digital yang sehat dan kompetitif. Ambang batas omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar menunjukkan niat pemerintah hanya memajaki pelaku usaha yang sudah berkembang.
Kesimpulannya, kebijakan ini menghadirkan dilema antara menciptakan keadilan fiskal dan melindungi UMKM. Suksesnya implementasi bergantung pada strategi pemerintah dalam sosialisasi, dukungan teknis kepada UMKM, dan pengembangan sistem perpajakan yang efektif dan efisien. Perlu keseimbangan antara penguatan penerimaan negara dan keberlangsungan usaha para pedagang online, khususnya UMKM.
Hal terpenting adalah transparansi dan keadilan dalam penerapan kebijakan ini agar tidak mematikan semangat pelaku usaha kecil dan menengah. Sosialisasi yang intensif dan komprehensif kepada para pelaku UMKM sangat dibutuhkan agar mereka dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan aturan baru ini.
