Kebijakan publik berkualitas menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Bukan sekadar tulisan di atas kertas, kebijakan yang efektif membutuhkan proses perumusan yang tepat, implementasi konsisten, dan dampak nyata bagi masyarakat. Indonesia, melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN), berupaya meningkatkan kualitas kebijakan publik untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala LAN, Muhammad Taufiq. Beliau menekankan pentingnya Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai alat ukur profesionalisme, sistematika, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat.
Indeks Kualitas Kebijakan: Mengukur Efektivitas Kebijakan Publik
IKK berperan krusial dalam menilai proses penyusunan kebijakan. Sistem ini memastikan kebijakan dibuat secara profesional, sistematis, berbasis bukti (evidence-based policy), inklusif, dan kolaboratif. Yang tak kalah penting, IKK juga mengukur dampak kebijakan terhadap masyarakat dan pencapaian hasil pembangunan.
Penggunaan IKK memberikan gambaran jelas tentang kualitas kebijakan di Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki proses penyusunan dan implementasi kebijakan.
Belajar dari Negara Maju: Praktik Terbaik dalam Perumusan Kebijakan
Berbagai negara maju telah menerapkan metode efektif dalam perumusan kebijakan. Selandia Baru, misalnya, menggunakan Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk menilai biaya, manfaat, risiko, dan alternatif kebijakan. Metode ini menghasilkan kebijakan yang transparan, berbasis data, dan mampu mengurangi regulasi yang tidak perlu.
Singapura, di sisi lain, menerapkan prinsip “Occam’s razor”—membuat kebijakan sesederhana mungkin, namun tetap berdampak signifikan. Kedua negara ini menunjukkan pentingnya pendekatan sistematis dan terukur dalam menciptakan kebijakan yang efektif.
Peningkatan Kualitas Kebijakan: Upaya Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia mendorong seluruh instansi untuk berpartisipasi dalam pengukuran IKK tahun 2025. Hasil pengukuran akan dilaporkan langsung kepada Presiden. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
Pengukuran IKK merupakan bagian dari Asta Cita ke-7 visi dan misi Presiden, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi. Perbaikan kebijakan bukan hanya soal teknis, tetapi juga bagian dari agenda strategis nasional untuk menciptakan birokrasi yang bersih, responsif, dan berpihak pada rakyat.
Peran Analis Kebijakan dan Perencana
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Agus Sudrajat, menekankan pentingnya kebijakan yang berkualitas, terintegrasi, berbasis bukti, dan berfokus pada hasil. Beliau mengajak Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pengukuran IKK.
Partisipasi ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan membangun ekosistem kebijakan yang lebih sehat dan profesional. Peran analis kebijakan, peneliti, dan perencana di internal organisasi sangat penting dalam proses ini.
Pembaruan Instrumen Pengukuran IKK
Terdapat pembaruan dalam instrumen pengukuran IKK tahun 2025. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengukuran dan meningkatkan validitas data. Beberapa perubahan penting meliputi:
- Kebijakan yang diukur: Kebijakan Pembangunan Strategis dari instansi pemerintah pusat atau daerah.
- Jumlah kebijakan yang disampaikan: 3 kebijakan per instansi.
- Pertanyaan instrumen: Lebih sederhana dan fokus pada hasil/dampak kebijakan.
- Dokumen bukti dukung: Lebih konkret, mudah dipenuhi, tidak multitafsir, aktual, dan valid.
- Tahap feedback: Memberikan kesempatan instansi pemerintah untuk melengkapi atau memperbaiki bukti dukung.
Pengukuran IKK diharapkan menjadi cermin dan kompas bagi pemerintah dalam menentukan arah perbaikan kebijakan secara sistematis. Proses ini akan mendorong reformasi birokrasi yang lebih berdaya saing dan mampu menjawab tantangan pembangunan nasional. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terukur, Indonesia diharapkan dapat menciptakan kebijakan publik yang lebih efektif dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
