Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memaparkan sejumlah langkah strategis untuk mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah-langkah ini difokuskan pada penguatan pengawasan internal dan penataan mekanisme pendanaan yang lebih ketat dan transparan.
Salah satu langkah kunci adalah pembentukan dua struktur pengawasan internal di BGN. Inspektorat Utama bertanggung jawab atas audit dan evaluasi internal, memastikan semua prosedur berjalan sesuai aturan. Sementara itu, Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan bertugas memantau pelaksanaan program di lapangan, termasuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan pelaporan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Dengan keberadaan dua struktur pengawas internal ini, BGN merasa cukup untuk mengawal seluruh pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia,” tegas Dadan dalam keterangan resminya pada Selasa (24/6).
Penguatan Pengawasan dan Mekanisme Pendanaan
Sistem pengawasan internal yang diperkuat ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Tidak hanya itu, BGN juga menerapkan kebijakan pembayaran dana operasional di awal kepada SPPG. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional dan mencegah potensi tunggakan dana.
“BGN memiliki kebijakan terkait pembayaran yaitu dilakukan di awal sebelum kegiatan operasional SPPG. SPPG tidak boleh beroperasi jika dana operasional belum ditransfer ke SPPG,” kata Dadan menekankan pentingnya kebijakan ini.
Kebijakan ini dirancang sebagai respons atas kasus SPPG di Kalibata dengan Media Berkat Nusantara yang mengalami tunggakan dana. Dengan pembayaran di muka, diharapkan masalah serupa dapat dicegah di masa mendatang. Transparansi juga ditingkatkan dengan menyalurkan seluruh dana operasional melalui sistem akun virtual yang memungkinkan pemantauan *real-time*.
Transparansi dan Akuntabilitas
Selain pengawasan internal dan mekanisme pendanaan yang lebih baik, BGN juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Program MBG. Semua proses, mulai dari penganggaran hingga penyaluran dana, didokumentasikan dengan teliti dan dapat diakses oleh pihak berwenang.
Sistem akun virtual, selain meningkatkan transparansi, juga memudahkan proses pelacakan dana. Hal ini memungkinkan BGN untuk memantau penggunaan dana secara *real-time* dan mendeteksi potensi penyelewengan dengan cepat. Sistem ini juga memberikan rasa aman bagi SPPG karena tidak perlu menunggu lama untuk menerima dana operasional.
Ke depannya, BGN berencana untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan, memastikan semua prosedur berjalan sesuai regulasi yang berlaku, dan menjaga kepercayaan publik terhadap Program MBG. Komitmen ini diharapkan dapat memastikan bahwa program MBG dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan gizi masyarakat Indonesia.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen BGN dalam memastikan Program MBG berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Dengan pengawasan yang ketat dan sistem pendanaan yang lebih terstruktur, diharapkan potensi penyelewengan dapat diminimalisir dan keberhasilan program MBG dapat tercapai secara optimal.
