Presiden Prabowo Subianto tengah mengusung pendekatan ekonomi unik untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia. Konsep ini, yang disebut “jalan ekonomi tengah”, diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Gagasan ini diungkap langsung oleh Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Fithra Faisal Hastiadi. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini merupakan perpaduan harmonis antara prinsip-prinsip sosialisme dan liberalisme dalam kerangka Ekonomi Pancasila.
Jalan Ekonomi Tengah: Menjembatani Sosialisme dan Liberalisme
Fithra Faisal Hastiadi memaparkan bahwa “jalan ekonomi tengah” merupakan strategi yang menarik perhatian karena mampu menyatukan dua ideologi ekonomi yang sering dianggap bertolak belakang. Dari sosialisme, pemerintah fokus pada kesejahteraan rakyat, pemerataan pendapatan, dan jaring pengaman sosial yang kuat. Ini tercermin dalam prioritas program-program pro-rakyat, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta perlindungan bagi kelompok rentan.
Pemerintah juga akan mengambil prinsip kemakmuran dari liberalisme. Ini meliputi efisiensi pasar, inovasi, dan dukungan bagi perkembangan sektor swasta. Artinya, pemerintah akan menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong daya saing, dan menghargai inisiatif individu dan korporasi dalam menciptakan kekayaan dan lapangan kerja.
Ekonomi Pancasila: Fondasi Filosofis untuk Kesejahteraan Inklusif
Konsep “jalan ekonomi tengah” diwujudkan dalam bingkai Ekonomi Pancasila. Bukan sekadar slogan, ini merupakan fondasi filosofis yang menjadi landasan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Ekonomi Pancasila bertujuan memastikan pertumbuhan ekonomi dinikmati seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang.
Pemerintah Prabowo berupaya membangun fondasi ekonomi yang kuat, di mana pasar beroperasi efisien namun tetap berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial. Hal ini terlihat dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar ditujukan untuk program-program pro-rakyat.
Efisiensi Anggaran dan Pembangunan Infrastruktur untuk Rakyat
Presiden Prabowo Subianto secara aktif mendorong efisiensi anggaran. Dengan kebijakan efisiensi mencapai Rp306 triliun, pemerintah mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara untuk mendukung pembangunan sekolah, infrastruktur, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Setiap rupiah dalam APBN diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti yang ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Rekonstruksi anggaran yang lebih efektif juga menjadi fokus utama. Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan 300 ribu sekolah yang disampaikan Prabowo dalam Kongres Muslimat NU. Program ini dikaitkan dengan strategi efisiensi anggaran untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Program pembangunan infrastruktur dan pendidikan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip sosialisme dan liberalisme, diharapkan Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Implementasi Ekonomi Pancasila menjadi kunci keberhasilan strategi ini, dengan fokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan yang efektif dan transparan.
