Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah berjuang keras melawan kemiskinan. Angka kemiskinan di provinsi ini masih berada di atas rata-rata nasional, menuntut langkah-langkah strategis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2029. Hal ini merupakan tantangan besar mengingat potensi dan permasalahan yang ada di NTB.
Dua Wajah NTB: Potensi Besar dan Kemiskinan yang Membandel
NTB memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor pertanian hingga pariwisata. Namun, provinsi ini juga masih berjuang keluar dari predikat sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia.
Gubernur Iqbal menjelaskan adanya kontras antara potensi besar dan angka kemiskinan yang tinggi ini. Pemerintah daerah berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan strategi terpadu.
Strategi Tiga Pilar: Pertanian, Pariwisata, dan Diversifikasi Ekonomi
Pemerintah Provinsi NTB memprioritaskan tiga sektor utama untuk mengurangi kemiskinan. Sektor pertama adalah pertanian, termasuk agroforestri, pertanian konvensional, peternakan, dan perikanan.
Hal ini sejalan dengan program ketahanan pangan nasional. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan pendapatan daerah.
NTB berupaya menjadikan destinasi wisatanya berkelas dunia, termasuk mendorong sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Event) untuk mengurangi ketergantungan pada musim pariwisata puncak.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan okupansi hotel dan penerbangan sepanjang tahun, sekaligus menekan harga tiket dan akomodasi.
Diversifikasi ekonomi menjadi strategi jangka panjang. NTB berupaya mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan yang rentan terhadap fluktuasi harga dan produksi.
Tantangan Ketergantungan Sektor Pertambangan dan Solusi Jangka Pendek dan Panjang
Ketergantungan NTB terhadap sektor pertambangan masih sangat tinggi. Kontraksi sektor pertambangan di triwulan pertama tahun ini mencapai minus 30 persen, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Meskipun sektor pertanian tumbuh lebih dari 30 persen, pertumbuhan tersebut tidak mampu menutupi dampak negatif dari kontraksi sektor pertambangan.
Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah provinsi berupaya melobi pemerintah pusat untuk relaksasi ekspor konsentrat. Hal ini telah mendapat tanggapan positif dari Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri.
Untuk jangka panjang, diversifikasi ekonomi, khususnya melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, dianggap sebagai solusi yang paling potensial.
Pemerintah NTB membagi kegiatan pengembangan ekonomi dalam tiga tingkatan (tier) berdasarkan jumlah peserta, yakni tier 1 (peserta lebih dari 10.000), tier 2 (peserta lebih dari 5.000), dan tier 3 (peserta kurang dari 5.000).
Dengan strategi terpadu yang komprehensif dan fokus pada pengembangan sektor unggulan, NTB optimistis dapat mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2029.
Program-program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat NTB dan mentransformasi provinsi ini menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera.
