Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) melayangkan desakan kuat kepada pemerintah. Mereka meminta penundaan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) selama tiga tahun, tepatnya periode 2026-2029. Keputusan ini, menurut mereka, krusial untuk menyelamatkan industri hasil tembakau (IHT) dari dampak negatif kebijakan fiskal yang dianggap kontraproduktif.
Desakan ini bukan tanpa alasan. FSP RTMM-SPSI menilai kebijakan cukai yang diterapkan selama ini justru memperparah kondisi IHT, meningkatkan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan memicu maraknya peredaran rokok ilegal. Mereka berharap Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru, Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama, dapat mempertimbangkan usulan moratorium ini.
Dampak Negatif Kenaikan Cukai Tahunan
Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, secara tegas menyatakan bahwa kenaikan cukai tahunan terbukti tidak efektif. Kebijakan ini, menurutnya, gagal mencapai tujuan fiskal dan pengendalian konsumsi.
Kenaikan cukai, menurut Sudarto, justru menyebabkan rokok legal semakin mahal dan tertekan. Sebaliknya, peredaran rokok ilegal semakin merajalela. “Kenaikan cukai tahunan, yang tidak efektif dalam mengendalikan konsumsi serta berdampak pada target penerimaan negara, adalah bukti kebijakan yang merugikan semua pihak,” tegasnya.
Sudarto mendukung usulan moratorium, namun dengan syarat penting. Penundaan kenaikan cukai tidak boleh disusul dengan lonjakan tarif drastis di tahun-tahun berikutnya. Ia mencontohkan bagaimana kenaikan cukai yang dirapel atau dilipatgandakan di tahun berikutnya menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Ancaman PHK dan Ekonomi Nasional
Dampak lanjutan dari kenaikan cukai yang terus menerus adalah ancaman PHK massal. Industri hasil tembakau merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.
Penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga rokok juga berdampak pada perekonomian nasional. Sudarto menekankan pentingnya pemerintah melindungi lapangan kerja dan menjamin hak atas penghidupan yang layak, sesuai dengan UUD 1945.
Sebagai solusi jangka panjang, Sudarto mendorong deregulasi dan revitalisasi industri. Tujuannya adalah meringankan beban industri padat karya dan memastikan keberlangsungan usaha. “Perlu tindakan nyata; keringanan bahkan penghapusan berbagai beban yang terlalu berat yang mengancam kelangsungan industri,” tambahnya.
Dukungan Moratorium dari Daerah
Ketua FSP RTMM-SPSI Daerah Istimewa Yogyakarta, Waljid Budi Lestariyanto, turut menyuarakan dukungan terhadap moratorium CHT. Ia melihat industri hasil tembakau menghadapi tekanan berlapis, terutama karena penurunan daya beli masyarakat.
Waljid berharap Presiden RI mempertimbangkan moratorium tersebut untuk menjaga kelangsungan sektor ini. Ia menekankan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. “Karena mengingat daya beli masyarakat juga turun, jadi kami justru ingin meminta kepada Presiden untuk menunda kenaikan cukai paling tidak tiga tahun ke depan,” jelasnya.
Kebijakan pembatasan yang berlebihan, menurut Waljid, justru berdampak kontraproduktif. Peredaran rokok ilegal semakin meluas sebagai akibat dari kebijakan tersebut. Ini semakin memperparah kondisi industri hasil tembakau yang sudah tertekan.
Industri hasil tembakau di Indonesia menghadapi tantangan berat. Desakan penundaan kenaikan cukai selama tiga tahun dari FSP RTMM-SPSI menunjukkan betapa krusialnya masalah ini. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dampak kebijakan fiskal terhadap sektor padat karya ini dan mencari solusi yang berimbang antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri serta kesejahteraan pekerja. Harapannya, solusi yang diambil dapat melindungi pekerja dan perekonomian nasional secara menyeluruh.
