Tengah memanasnya situasi geopolitik internasional akibat konflik Israel-Iran, UMKM Indonesia tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menegaskan komitmennya untuk memberdayakan, melindungi, dan mengoptimalkan penggunaan produk UMKM dalam situasi apapun.
Berbagai langkah strategis tengah dilakukan Kementerian UMKM untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan UMKM menjadi salah satu fokus utama.
Perlindungan UMKM di Tengah Konflik Israel-Iran
Kementerian UMKM saat ini tengah fokus pada pembentukan Satgas Perlindungan UMKM bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam).
Maman Abdurrahman menjelaskan, formulasi pembentukan satgas tersebut masih digodok. Namun, koordinasi dan monitoring perlindungan hukum bagi UMKM terus dilakukan.
Sebagai langkah konkret, Festival Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM telah digelar di tiga wilayah dari total target 18 titik. Rapat koordinasi dan evaluasi juga terus berlanjut untuk membahas isu-isu perlindungan hukum UMKM.
Menangani Masalah Utang Rentenir
Salah satu masalah yang dihadapi UMKM adalah jeratan utang rentenir.
Kesulitan akses pembiayaan menjadi faktor utama penyebabnya. Pembentukan Satgas Perlindungan UMKM diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan ini.
Maman Abdurrahman sebelumnya menyatakan bahwa Satgas tersebut direncanakan akan dibentuk setelah Lebaran.
Program Pemberdayaan UMKM: LAKSMI
Untuk memperkuat pemberdayaan UMKM, Kementerian UMKM meluncurkan program Langkah Aksi Kapasitas Sosial Mikro untuk Inklusi (LAKSMI).
Program ini berfokus pada pelatihan literasi keuangan dan pemasaran digital bagi 600 wirausaha perempuan ultra mikro.
DKI Jakarta dan Ternate dipilih sebagai daerah percobaan program LAKSMI. Program ini merupakan hasil kerjasama Kementerian UMKM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).
LAKSMI menyasar pengusaha ultra mikro yang dijalankan oleh perempuan. Setelah pelatihan, 75 peserta terpilih akan menerima hibah US$ 500 (sekitar Rp 8 juta) untuk pengembangan usaha.
Di DKI Jakarta, program ini diikuti 800 perempuan pengusaha UMKM, sementara di Maluku Utara diikuti 400 perempuan pengusaha UMKM. Pendampingan dan pelatihan berkelanjutan akan diberikan kepada para peserta.
Targetnya, 50 peserta terbaik dari Jakarta dan 25 peserta terbaik dari Maluku Utara akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dan pemasaran produk.
Langkah-langkah yang dilakukan Kementerian UMKM menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi dan memberdayakan UMKM Indonesia, meski di tengah ketidakpastian global. Program-program seperti LAKSMI diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM dalam jangka panjang, memastikan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional tetap optimal.
