Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono, mengungkapkan strategi pemerintah dalam mengatasi tax gap atau selisih pajak yang mencapai angka fantastis, Rp1.300 triliun. Angka ini sebenarnya lebih rendah dari perkiraan awal. Pemerintah awalnya memperkirakan tax gap sekitar Rp800 triliun, namun meningkat karena banyak sektor yang dibebaskan dari pajak, seperti pendidikan dan makanan.
Wamenkeu Thomas menjelaskan, target pengurangan tax gap sebesar Rp800 triliun merupakan angka yang menantang dan tidak bisa dicapai secara instan. “Jadi Rp800 triliun, itu target yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Bagaimana kami mendatangkan Rp800 triliun? Kita tidak bisa melakukannya dalam semalam kan?” ujarnya dalam Energy Transition Summit Asia di The Langham, Jakarta, Rabu (25/6).
Situasi semakin kompleks setelah pembatalan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Pembatalan tersebut mengakibatkan kerugian potensial pendapatan negara sebesar Rp71 triliun. Hal ini menambah beban pemerintah dalam mengejar target penerimaan pajak.
Strategi Pemerintah Mengatasi Tax Gap
Pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu langkah utama adalah dengan mengoptimalkan sistem Coretax, sebuah sistem yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan penerimaan pajak. Meskipun masih tergolong baru dan belum berjalan optimal, pemerintah memproyeksikan peningkatan penerimaan pajak sebesar 2% berkat sistem ini. “Saya paham dari beberapa teman di sektor swasta (Coretax) belum optimal. Ini sistem baru, tetapi terlepas dari itu, kami memproyeksikan peningkatan tingkat penerimaan pajak 2 persen,” jelas Thomas.
Selain Coretax, pemerintah juga fokus meningkatkan pendapatan dari sektor royalti. Kerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diharapkan dapat menghasilkan tambahan pendapatan negara yang signifikan dari berbagai komoditas. Target awal untuk tahun ini adalah sebesar Rp100 triliun, dan pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai.
Upaya lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. Pemerintah juga berencana untuk memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap para wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.
Target Penerimaan Pajak dan Realisasi
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.183,9 triliun dalam APBN 2025. Hingga Mei 2025, realisasi penerimaan pajak bruto mencapai Rp895,77 triliun, sementara realisasi pajak neto tercatat sebesar Rp683,26 triliun atau 31,2% dari target. Meskipun terdapat perlambatan, realisasi penerimaan pajak bruto masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,2% secara tahunan. “Kalau kita lihat penerimaan pajak itu siklusnya mirip. Maret dan April itu mengalami puncak, kemudian Mei sedikit menurun. Jadi secara siklus mirip dan secara kecenderungan bruto itu tumbuh lebih 5,2 persen,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu.
Perlu dicatat bahwa angka-angka ini menunjukkan situasi yang dinamis dan terus berkembang. Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan strategi yang telah diterapkan dan mencari solusi inovatif untuk mengatasi tax gap. Kesuksesan strategi ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk kerjasama antar kementerian, dukungan dari sektor swasta, serta tingkat kepatuhan wajib pajak.
Secara keseluruhan, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah tax gap. Meskipun tantangannya besar, berbagai strategi yang telah dan akan diterapkan menunjukkan upaya serius untuk mencapai target penerimaan pajak dan meningkatkan kesejahteraan negara.
