Fenomena rangkap jabatan Wakil Menteri (Wamen) sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menjadi sorotan. Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, setidaknya 26 Wamen telah ditunjuk Kementerian BUMN untuk mengisi posisi komisaris di perusahaan pelat merah dan anak usahanya. Praktik ini memicu pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan dan efektivitas kinerja pemerintahan.
Daftar Wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN terus bertambah. Terbaru, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto ditunjuk sebagai komisaris PLN. Hal ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan bagi sebagian pihak, yang khawatir akan berdampak pada transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Daftar 26 Wakil Menteri yang Merangkap Jabatan Komisaris BUMN
Berikut daftar 26 Wakil Menteri yang memegang posisi rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, mencakup berbagai kementerian dan BUMN terkait. Informasi ini disusun berdasarkan data terkini yang tersedia.
Daftar ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pertanian, ketenagakerjaan, hingga pertahanan. Kehadiran Wamen dalam jajaran komisaris BUMN ini memunculkan perdebatan mengenai potensi konflik kepentingan dan efektivitas pengelolaan BUMN.
Kementerian Pertanian dan Ketenagakerjaan
Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia. Sementara itu, Immanuel Ebenezer alias Noel, Wamenaker, menjabat sebagai Komisaris di perusahaan yang sama.
Penunjukan kedua Wamen ini memicu diskusi publik terkait potensi konflik kepentingan antara tugas pemerintahan dan kepentingan bisnis BUMN. Transparansi dan tata kelola perusahaan menjadi sorotan utama.
Kementerian Kebudayaan, Komunikasi dan Digital, serta ATR/BPN
Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan, kini menjabat sebagai Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, menjadi Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero).
Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), juga ditunjuk sebagai Komisaris Telkom Indonesia. Penunjukan ini menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dan profesionalitas dalam pengambilan keputusan di BUMN.
Kementerian Hukum dan HAM, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Keuangan
Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, kini menjadi Komisaris Telkom Indonesia. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, diangkat menjadi Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, mengisi posisi Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Ketiga penunjukan ini menunjukkan semakin meluasnya praktik rangkap jabatan Wamen di BUMN.
Kementerian BUMN, UMKM, Pekerjaan Umum, dan ESDM
Aminuddin Ma’ruf dan Kartika Wirjoatmodjo, kedua-duanya Wakil Menteri BUMN, masing-masing menjabat sebagai Komisaris PLN dan Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Helvy Yuni Moraza, Wakil Menteri UMKM, menjadi Komisaris Bank BRI. Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, menjabat Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero). Yuliot Tanjung, Wakil Menteri ESDM, menjadi Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Kesehatan, dan Pertahanan
Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero). Komjen Pol (Purn) Suntana, Wakil Menteri Perhubungan, menjadi Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Dante Saksono, Wakil Menteri Kesehatan, menjabat Komisaris PT Pertamina Bina Medika. Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan, menjadi Komisaris Utama PT Dahana. Penunjukan ini menunjukan cakupan yang luas dari praktik rangkap jabatan.
Kementerian P2MI, Lingkungan Hidup, dan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Christina Aryani, Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI, menjabat Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler.
Ratu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjadi Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. Praktik ini terus menjadi perdebatan di tengah publik.
Kementerian Perdagangan, Investasi dan Hilirisasi, serta Sekretariat Negara
Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan, resmi menjadi Komisaris Utama PT Sarinah. Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal, menduduki posisi Wakil Komisaris Utama Pertamina.
Ahmad Riza Patria dan Bambang Eko Suhariyanto, keduanya Wakil Menteri Sekretaris Negara, masing-masing menjabat Komisaris PT Telekomunikasi Seluler dan Komisaris PLN. Penunjukan ini menunjukkan bahwa praktik ini masih berlanjut.
Jumlah Wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN yang mencapai 26 orang dari total 55 Wamen menimbulkan pertanyaan serius tentang potensi konflik kepentingan dan efektivitas pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Perlu kajian lebih mendalam untuk memastikan praktik ini tidak menghambat kinerja pemerintahan dan pengelolaan BUMN yang optimal.
