Gelombang efisiensi anggaran tengah melanda beberapa negara di Asia Tenggara. Vietnam menjadi contoh nyata dengan program restrukturisasi birokrasi yang signifikan.
Langkah Vietnam ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Pemangkasan PNS di Vietnam: Efisiensi atau Krisis?
Pemerintah Vietnam telah resmi memangkas 80.000 posisi PNS hingga 30 Juni 2025. Target pemangkasan bahkan akan mencapai 100.000 posisi.
Kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian bagi banyak PNS Vietnam. Mereka menghadapi masa depan yang penuh tantangan.
Indonesia: Efisiensi Anggaran dengan Pendekatan Berbeda
Indonesia juga tengah melakukan efisiensi anggaran, terutama di awal tahun 2025. Pemerintah memangkas anggaran kementerian/lembaga hingga Rp256,1 triliun.
Transfer ke daerah juga dipangkas sebesar Rp50,59 triliun. Di beberapa wilayah, pemangkasan mencapai ratusan miliar rupiah.
Penurunan realisasi belanja negara sangat signifikan. Kinerja belanja kementerian/lembaga pada Februari 2025 turun 59,55% secara tahunan.
Efisiensi ini bertujuan menjaga kesehatan keuangan negara. Namun, dampaknya terasa pada aktivitas ekonomi di beberapa sektor.
Perbedaan Strategi Efisiensi Indonesia dan Vietnam
Berbeda dengan Vietnam, Indonesia menekankan optimalisasi belanja, bukan pemangkasan massal PNS. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi ASN dan tenaga honorer.
Mantan Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menegaskan tidak boleh ada PHK massal dalam konteks penataan tenaga non-ASN. Hal ini sejalan dengan arahan mantan Presiden Jokowi.
RUU ASN yang disahkan pada 3 Oktober 2023 juga mengutamakan keberlangsungan tenaga honorer. Anas menyatakan bahwa RUU ini menjamin keamanan dan kelanjutan pekerjaan bagi tenaga honorer.
Indonesia menerapkan pendekatan yang berbeda. Efisiensi anggaran difokuskan pada penguatan transparansi dan pengurangan pemborosan.
Dengan e-budgeting, anggaran negara diharapkan lebih tepat sasaran. Indonesia tidak akan mengikuti jejak Vietnam dalam melakukan PHK massal PNS.
Kesimpulan: Prioritas Perlindungan Tenaga Kerja
Meskipun menghadapi tekanan efisiensi anggaran, Indonesia memilih pendekatan yang lebih humanis. Prioritas pemerintah adalah melindungi ASN dan tenaga honorer, melalui perbaikan sistem dan bukan pemutusan hubungan kerja massal.
Perbedaan strategi ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kesejahteraan rakyatnya. Indonesia berkomitmen untuk mencapai efisiensi tanpa mengorbankan stabilitas ketenagakerjaan.
