Tensi politik kembali memanas di Serbia. Unjuk rasa besar-besaran yang digelar di Beograd pada Sabtu malam, 29 Juni 2025, berujung bentrokan antara demonstran dan pihak kepolisian. Aksi ini menandai meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Aleksandar Vučić.
Para demonstran, yang jumlahnya mencapai ribuan, menyatakan penolakan mereka terhadap kepemimpinan Vučić dan menuntut diadakannya pemilu lebih awal. Bentrokan yang terjadi menandakan eskalasi konflik politik yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir di negara Balkan tersebut.
Demonstrasi Besar-besaran di Beograd Menuntut Pemilu Lebih Awal
Ribuan warga Serbia turun ke jalan-jalan Beograd pada Sabtu malam untuk menyampaikan tuntutan mereka. Mereka mengkritik keras pemerintahan Presiden Vučić yang dianggap otoriter dan gagal mengatasi berbagai permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi negara tersebut.
Para pengunjuk rasa membawa berbagai spanduk dan poster yang mengecam Vučić dan partainya, serta menyerukan reformasi politik yang lebih demokratis dan transparan. Suasana demonstrasi diwarnai dengan teriakan-teriakan protes dan nyanyian yang lantang.
Bentrokan antara Demonstran dan Polisi Anti Huru-hara
Situasi demonstrasi berubah menjadi kacau ketika pihak kepolisian berupaya membubarkan massa. Polisi anti huru-hara dikerahkan untuk mengamankan gedung-gedung pemerintah yang menjadi sasaran protes.
Bentrokan antara demonstran dan polisi pun tak terelakkan. Laporan menyebutkan adanya lemparan batu dan benda-benda keras dari pihak demonstran, sementara polisi menggunakan gas air mata dan pentungan untuk membubarkan kerumunan.
Belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban luka-luka dalam peristiwa tersebut. Namun, berbagai media lokal melaporkan adanya sejumlah demonstran dan petugas keamanan yang mengalami cedera.
Latar Belakang Ketegangan Politik di Serbia
Ketegangan politik di Serbia telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Kritik terhadap Presiden Vučić dan pemerintahannya semakin keras, terutama terkait isu korupsi, pelanggaran HAM, dan kebebasan pers.
Oposisi menuduh Vučić melakukan manipulasi politik dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Mereka juga menilai pemerintahannya gagal dalam menangani masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi warga Serbia.
- Ketidakpuasan Ekonomi: Tingkat pengangguran yang tinggi dan penurunan daya beli masyarakat memicu ketidakpuasan luas.
- Korupsi: Tuduhan korupsi terhadap pejabat pemerintah semakin sering muncul ke permukaan dan memicu kemarahan publik.
- Kebebasan Pers: Media independen di Serbia kerap menghadapi tekanan dan pembatasan, membuat publik sulit mengakses informasi yang objektif dan akurat.
Situasi ini diperparah dengan terhambatnya proses reformasi demokrasi dan penegakan hukum yang efektif di Serbia.
Para pengamat politik menilai bahwa demonstrasi ini merupakan indikator kuat meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Vučić dan potensi terjadinya perubahan politik signifikan di Serbia dalam waktu dekat. Langkah selanjutnya dari pemerintah dan respon dari pihak oposisi akan menentukan arah perkembangan situasi politik di negara tersebut.
Kejadian ini menyoroti pentingnya dialog dan penyelesaian konflik secara damai. Perlu adanya komitmen dari semua pihak untuk mencari solusi yang demokratis dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Serbia agar ketegangan politik dapat mereda dan stabilitas negara dapat terjaga.
